Pakar sebut tiga hal wujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan

• Jumat,togelsdyhariini martabetoto 8 November 2024 20:39 WIB

Badung, Bali (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah guna mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan, yakni inventarisasi permasalahan dan lahan, pendekatan yang fokus pada pembinaan, serta integrasi data secara nasional.

Sudarsono ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Badung, Bali, Jumat menjelaskan, untuk inventarisasi permasalahan dan lahan bertujuan untuk mengetahui potensi, serta tantangan yang ada di lapangan, sehingga bisa dibuat solusi yang memberikan pemajuan bagi industri sawit dalam negeri.

"Siapa saja ini pemainnya, terus lahannya di mana saja, mari kita inventarisasi semuanya, terus bilang apa masalah yang dihadapi," kata dia.

Selanjutnya, ia mengatakan apabila sudah dilakukan inventarisasi permasalahan serta lahannya, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan yang membina dan merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut.

"Namun apabila melalui pemberian hukuman bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak apa-apa," katanya.

Disampaikannya, pemerintah juga perlu membuat integrasi data terkait sawit Indonesia, mulai dari hasil produksi hingga hal kecil seperti tingkat temperatur setiap perkebunan sawit di Tanah Air, yang bisa diakses oleh para konsumen secara global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton.

Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta dolar AS bagi Indonesia dengan konsumsi domestik tercatat di angka 15.6 juta ton.

"Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekspor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dolar AS,” katanya.

Baca juga: Gapki nilai rencana keanggotaan RI di BRICS tak pengaruhi ekspor CPO
Baca juga: RI soroti aturan produk bebas deforestasi EU bagi industri sawit
Baca juga: Gapki siap berkolaborasi dengan Pemerintah hadapi tantangan global
 

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024